Produk

Penjaminan Sistem Resi Gudang

Program | Minggu, 24 Juni 2018 17:22

Dasar hukum produk Penjaminan Sistem Resi Gudang, antara lain :

  1. Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tanggal 14 Juli 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.

Sesuai PP No. 1 Tahun 2016 berikut ini prosedur Penjaminan Sistem Resi Gudang adalah sesuai skema berikut ini :

Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang

Penjaminan Sistem Resi Gudang adalah kegiatan pemberian jaminan yang melindungi hak Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan/atau kebangkrutan Pengelola Gudang dalam menjalankan kewajibannya serta memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang.

 

STAKEHOLDER PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG (SRG)

Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPPSRG) yaitu Perum Jamkrindo adalah Perusahaan yang melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban dan wewenang Lembaga Jaminan

Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik   Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan  penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta  berhak menerbitkan  Resi Gudang

Pemegang Resi Gudang adalah pemilik barang atau pihak yang  menerima pengalihan dari pemilik barang atau  pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut

Pusat Registrasi Resi Gudang (Pusreg) yang selanjutnya disebut Pusat Registrasi adalah Badan Usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan penatausahaan resi gudang dan derivatif resi gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi

Penerima Hak Jaminan adalah pihak yang memegang atau berhak atas Jaminan Resi Gudang sesuai dengan akta Pembebanan Hak Jaminan.

Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) adalah lembaga yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem, dan/atau personel terpenuhi.

 

KOMODITAS YANG DAPAT DIJAMIN DALAM SRG

Gabah Lada Gambar
Beras Karet Teh
Jagung Rumput Laut Kopra
Kopi  Rotan Timah
Kakao Garam  


DIVISI SRG JAMKRINDO

Untuk informasi dan penjelasan lebih lengkap, dapat mengajukan pertanyaan, kritik dan saran melalui

srg@jamkrindo.co.id