MENTERI Koperasi (Menkop) dan UKM Syarif Hasan meminta bank-bank penyalur kredit usaha rakyat (KUR) tidak merekayasa mekanisme pemberian KUR dengan cara mengkonversi utang.
Artinya, pengusaha lemah yang mengalami kredit macet sebelumnya, jangan dikonversi menjadi debitor KUR.la menegaskan, nasabah itu seharusnya dievaluasi dulu bisnisnya untuk selanjutnya menyelesaikan utangnya, kemudian baru boleh mendapatkan KUR.
"Jangan ada rekayasa prestasi. Ada debitor A yang mengalami kredit macet. Karena dia pengusaha lemah, lalu kreditnya dikonversi ke KUR. Sebaiknya dievaluasi dulu," ujar Menkop di acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan KUR Provinsi Sulawesi Utara, Sabtu (25 9).
Pasalnya, lanjut Syarif, utang-utang dari kredit macet itu masuk ke Bank Indonesia (BI). Jadi kalau ada rekayasa mekanisme, tetap lambat laun akan ketahuan.
Menurutnya, dalam salah satukebijakan KUR yang ditandatangani Maret 2010 dan baru bisa dijalankan masing-masing bank pada April 2010. plafon anggaran KUR sudah dinaikkan dari Rp 5 juta menjadi Rp 20 juta tanpa agunan dan tanpa syarat cek dulu ke BI untuk mengetahui kondisi manajeman keuangan. Terutama menyangkut kredit macetnya. Jaminannya, ya, usahanya itu.
Pada evaluasi tahun pertama 2010 terhadap penyerapan kebijakan KUR itu. terjadi penurunan anggaran yang semula Rp 20 trili-un menjadi Rp 18 triliun. Tapi penurunan anggaran Rp 2 triliun itu dialokasikan untuk anggaran Askrindo dan Jamkrindo sebagai pe-ngju asan atas penyaluran KUR.
"Namun demikian, target bawah Rp 13, 1 triliun, acuanns a tetap target atas yang Rp 18 triliun." ujar Syarif.
Dalam kondisi anggaran itu. lanjut Syarif, maka perlu dilakukan akselerasi. Apalagi melihat penyerapan anggaran KL R yang kurang menggembirakan.
"Kementerian Kooperasi dan
UKM mencoba melakukan relaksasi untuk mempercepat penyerapan KUR itu. Selain plafon anggaran kredit tadi, termasuk suku bunga maksimal, yaitu 14 persen untuk I KM Jan 22 persen .bagi mikro. Alasan ketetapan anggaran ini dikarenakan dana yang digulirkan cost-nya rendah.
"Terakhir kebijakan pemerintah tentang pemberian KUR mikro \ ang tidak lagi hanya di satu bank (BRI), lapi semua bank pemerintah dan BPD sudah boleh menyalurkan KUR." urainya.
sumber : internet
