Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat rasio kredit bermasalah (NPL) Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus menunjukkan penurunan. Per Januari 2010 NPL KUR tercatat 6,03%, sampai dengan Juli 2010 NPL KUR turun sampai ke posisi 4,92%.
Demikian disampaikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, S Budi Rochadi ketika ditemui di sela penandatanganan nota kesepahaman (MoU) KUR di Kantor Menteri Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Kamis (16/9/2010).
"Data yang ada, angka terakhir itu menurun per Januari 2010 saja 6,03% dan sekarang per Juli 2010 tercatat 4,92% itu semua NPL gross," ujar Budi.
Ia menuturkan, NPL kredit perbankan itu dipatok di kisaran 5% untuk NPL Nett sehingga NPL KUR masih di bawah batas kisaran yang ditetapkan BI.
Penurunan NPL KUR, lanjut Budi dikarenakan ekspansi kredit yang cukup besar dengan diiringi oleh manajemen yang baik.
"Penerapan manajemen risiko di sebuah bank kian meningkat sehingga NPL dapat terkendali. Selain itu pengajuan klaim bank ke Askrindo dan Jamkrindo semakin mudah," ungkap Budi.
Di tempat yang sama Menteri Negara Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Syarif Hasan mengatakan NPL KUR bukan menjadi prioritas dengan kata lain KUR diberikan untuk mendorong kesejahteraan. "Jadi NPL itu bukan sebuah prioritas karena KUR itu digunakan untuk mengoptimalkan kesejahteraan rakyat," jelasnya.
Menurutnya, rakyat telah memiliki loyalitas yang tinggi sebagai penerima KUR sehingga NPL bisa terus terkendali. "Atau tren NPL yang naik terus dapat ditekan," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Sofyan Basir menjelaskan, nasabah KUR sangat kooperatif dikarenakan skema yang diberikan juga mudah.
"Mereka (nasabah KUR) hanya menjaminkan pokok usahanya saja karena bank tidak meminta jaminan seperti motor, tanah dan sebagainya oleh sebab itu mereka sangat loyal dan kooperatif," ungkapnya.
Dengan menaikkan skema pinjaman, Sofyan mengharapkan KUR akan terus meningkat sehingga perekonomian rakyat kecil terus bergerak.
