Jakarta | PERUM Jamkrindo berkomitmen terus meningkatkan penjaminan kredit. Salah satu langkahnya adalah menjalin kemitraan strategis bersama PT Bank Negara Indonesia (BNI) di sektor kemaritiman.
“Kami diajak Menko Maritim dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menggarap sektor kemaritiman. Kami juga berkomitmen untuk terus bersinergi ke depan dengan berbagai pemangku kepentingan,” ujar Direktur Utama Perum Jamkrindo Diding S. Anwar di Jakarta Rabu (15/4).
Ia menjelaskan untuk mewujudkan komitmen tersebut telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) komersil pertama antara Jamkrindo dan BNI. “Sangat strategis dan bertujuan lebih meningkatkan kinerja masing-masing pemangku kepentingan guna menigkatkan realisasi Kredit/Pembiayaan oleh BNI sekaligus meningkatkan volume Penjaminan oleh Perum Jamkrindo," ujarnya.
Adapun salah satu bentuk dukungan BNI adalah dengan memberikan Kredit modal Kerja (KMK) kepada Koperasi Perikanan Mina Rizki Abadi (KOMIRA) dengan Perum Jamkrindo sebagai penjamin kreditnya. Komiro sendiri adalah debitur BNI yang bergerak di bidang penangkapan dan perdagangan ikan laut yang dirintis sejak 2003 dengandelapan titik lokasi penangkapan dan pengepulan ikan laut tersebar di indonesia.
Direktur Penjaminan Bank Perum Jamkrindo, Bakti Prasteyo mengatakan Penandatangan Kerja Sama (PKS) ini terkait soal Penjaminan Kredit bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Kemitraan strategis ini dilakukan untuk mendorong jangkauan akses dan layanan keuangan lebih luas bagi UMKMK.
Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Divisi Pemasaran Penjaminan Bank Perum Jamkrindo Lies Permana Lestari dan Pemimpin Divisi Bisnis Komersial dan Usaha Kecil BNI Siwi Peni. Dengan Penandatangan disaksikan oleh Direktur Utama Perum Jamkrindo Bapak Diding S. Anwar dan Direktur Utama PT. BNI (Persero) Ahmad Baiquni.
Diding selanjutnya menjelaskan dirinya optimis pertumbuhan bisnis penjaminan akan semakin baik. Apalagi Jamkrindo yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) memrediksi pertumbuhan sektor penjaminan akan semakin meningkat. Hal ini bisa dilihat dari besarnya komitmen pemerintah dan pemangku kepentingan untuk bisa menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tahun ini direncanakan mencapai Rp20 triliun.
Pemerintah juga menurunkan suku bunga KUR dari sebelumnya 22% menjadi 21% sehingga kami diyakini bisnis penjaminan cukup prospektif ke depannya.
“Dengan pertimbangan di atas, Jamkrindo menargetkan pada 2015 penjaminan kredit sebesar Rp77 triliun, meningkat dibanding tahun sebelumnya Rp40,7 triliun,” ujar Dirut Jamkrindo Diding S Anwar.
Terkait dengan kerja sama dengan BNI, Diding mengutarakana Peningkatan Kerja Sama ini diharapkan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat dalam memanfaatkan produk-produk Kredit/Pembiayaan khususnya Usaha Kecil dan Mikro yang diberikan oleh PT. BNI (Persero) dan produk-produk Penjaminan Perum Jamkrindo yang pada akhirnya diharapkan dapat menumbuh kembangkan dan makin memperkuat UMKMK.
Tujuan lain kerja sama ini juga adalah untuk meningkatkan sinergi kedua BUMN, serta untuk mendukung kelancaran kegiatan bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Perum Jamkrindo. “Sinergi ini merupakan langkah strategis guna mengoptimalkan pemanfaatan potensi bisnis keduanya, dengan prinsip saling menguntungkan,” kata Diding S Anwar.
Seperti diketahui pada 2015 Perum Jamkrindo berada pada posisi strategis yang bertumbuh seiring dengan pertumbuhan ekuitas dan aset perusahaan. Total aset perusahaan per 31 Maret 2015 adalah sebesar Rp 10,294 triliun atau meningkat 22,64% dari periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Sedangkan jumlah ekuitas per 31 Maret 2015 sebesar Rp8,606 triliun atau meningkat sebesar 27,91% dari 31 Maret 2014. Sementara perolehan laba tahun berjalan sebesar Rp197,592 miliar meningkat sebesar 39,62% dari 31 Maret 2014 dengn total Gearing Ratio sebsar 10,47 x.
Guna meningkatkan pelayanan kepada mitra kerja, Perum Jamkrindo yang saat ini telah memiliki 35 (tiga puluh lima) Kantor Cabang, telah mendirikan pula 21 (dua puluh satu) Kantor Unit Pelayanan (KUP) ditingkat Kabupaten/Kota.(tar)
