ASOSIASI Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) menyambut baik keputusan pemerintah soal Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro . Salah satu keputusan itu adalah syarat khusus bahwa perbankan harus sudah membangun sistem daring (online sistem) dengan perusahan penjaminan.
“Kami membuka peluang bagi perbankan menjaid bank pelaksana KUR Mikro dan bila sudah memenuhi syarat di atas silahkan berkas permohonan dikirim ke Komite Kebijakan untuk segera diproses lebih lanjut,” ujar Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Braman Setyo di Jakarta Kamis (28/5).
Braman menambahkan ada 14 bank, di luar BRI, BNI dan Mandiri, yang berpotensi besar sudah siap dan memenuhi syarat khusus di atas. Yakni 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank BNI Syariah. Ke 13 BPD itu adalah PT Bank Syariah, PT Bank Nagari, BPD Aceh, BPD Riau Kepri, BPD Sumsel Babel, BPD Jateng, BPD DIY, BPD Bali, BPD NTT, BPD NTB, BPD Kalbar, BPD Kalsel, BPD Kalteng, dan BPD Jambi.
Ketua Asippindo Diding S Anwar mengaku siap menyuskeskan program KUR MIKRO ini. Anggota Asippindo memiliki kapasitas modal hingga lebih dari Rp100 triliun. “Kami optimistis mampu membantu memenuhi penyaluran kredit di sektor UMKMK termasuk KUR Mikro dengan cara penjaminan,” ujar Diding yang juga menjabat sebagai Dirut Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).
Asippindo, lanjut Diding, memiliki anggota 19 perusahaan terdiri dari BUMN, BUMD dan swasta. Salah satu anggotanya yakni Perum Jamkrindo, yang merupakan satu-satunya BUMN bidang penjaminan, memiliki kapasitas terbesar dengan target penjaminan tahun ini sebesar Rp77 triliun.
Terkait perbankan pelaksana KUR Mikro, Braman Setyo menegaskan jika tahun lalu semua BPD secara otomatis menjadi penyalur KUR maka mulai tahun ini ketentuan tersebut tidak berlaku setelah KUR mengalami evaluasi. “Selain sudah mempunyai sistem daring dengan perusahaan penjaminan, non performing loan/NPL bank pelaksana juga harus di bawah 5% per Desember 2014 lalu,” kata Braman yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo.
Keputusan Komite Kebijakan soal pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), lanjut Braman, adalah plafon pinjaman KUR ditetapkan untuk usaha mikro maksimal Rp25 juta. Karenanya dinamakan program KUR Mikro. (tim)
“Kami membuka peluang bagi perbankan menjaid bank pelaksana KUR Mikro dan bila sudah memenuhi syarat di atas silahkan berkas permohonan dikirim ke Komite Kebijakan untuk segera diproses lebih lanjut,” ujar Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Braman Setyo di Jakarta Kamis (28/5).
Braman menambahkan ada 14 bank, di luar BRI, BNI dan Mandiri, yang berpotensi besar sudah siap dan memenuhi syarat khusus di atas. Yakni 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank BNI Syariah. Ke 13 BPD itu adalah PT Bank Syariah, PT Bank Nagari, BPD Aceh, BPD Riau Kepri, BPD Sumsel Babel, BPD Jateng, BPD DIY, BPD Bali, BPD NTT, BPD NTB, BPD Kalbar, BPD Kalsel, BPD Kalteng, dan BPD Jambi.
Ketua Asippindo Diding S Anwar mengaku siap menyuskeskan program KUR MIKRO ini. Anggota Asippindo memiliki kapasitas modal hingga lebih dari Rp100 triliun. “Kami optimistis mampu membantu memenuhi penyaluran kredit di sektor UMKMK termasuk KUR Mikro dengan cara penjaminan,” ujar Diding yang juga menjabat sebagai Dirut Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).
Asippindo, lanjut Diding, memiliki anggota 19 perusahaan terdiri dari BUMN, BUMD dan swasta. Salah satu anggotanya yakni Perum Jamkrindo, yang merupakan satu-satunya BUMN bidang penjaminan, memiliki kapasitas terbesar dengan target penjaminan tahun ini sebesar Rp77 triliun.
Terkait perbankan pelaksana KUR Mikro, Braman Setyo menegaskan jika tahun lalu semua BPD secara otomatis menjadi penyalur KUR maka mulai tahun ini ketentuan tersebut tidak berlaku setelah KUR mengalami evaluasi. “Selain sudah mempunyai sistem daring dengan perusahaan penjaminan, non performing loan/NPL bank pelaksana juga harus di bawah 5% per Desember 2014 lalu,” kata Braman yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo.
Keputusan Komite Kebijakan soal pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), lanjut Braman, adalah plafon pinjaman KUR ditetapkan untuk usaha mikro maksimal Rp25 juta. Karenanya dinamakan program KUR Mikro. (tim)
