Cianjur | Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Diskop UMKM) Kabupaten Cianjur tengah menginventarisasi sejumlah produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki sertifikasi. Produk-produk tersebut nantinya akan diusulkan ke kementerian koperasi dan UKM untuk dilakukan sertifikasi.
"Kita menyambut program dari Kementerian Koperasi, kita lakukan inventarisasi produk UMKM yang sekiranya sampai saat ini belum memiliki sertifikasi. Kita ingin produk-produk UMKM di Cianjur ini semuanya tersertifikasi," kata Kepala Diskop UMKM Kabupaten Cianjur, Ridwal Ilyasin saat ditemui, Kamis (30/7/2015).
Menurut Ridwan, sampai saat ini masih banyak produk UMKM yang belum tersertifikasi. Padahal dari segi kualitas produk, mereka tidak kalah bersaing dengan daerah lain. Bahkan produk UMKM di Cianjur sudah bisa merambah pasar keluar daerah.
"Ini juga salah satu persiapan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sehingga tidak perlu kawatir lagi jika semua produk sudah tersertifikasi. Produk-produk UMKM bisa lebih bersaing menghadapi pasar bebas," tegasnya.
Pihaknya berharap, kementerian koperasi bisa memberikan subsidi dalam sertifikasi produk UMKM itu. Karena jika dilakukan sendiri kemampuan para pelaku UMKM memiliki keterbatasan. "Kita harapkan program ini cepat direspon dan bisa dilaksanakan segera. Kita fokuskan dulu pendataannya," kata Ridwan.
Farid (30) seorang pelaku UMKM asal Kecamatan Cugenang menyambut baik adanya pendataan produk UMKM untuk dilakukan sertifikasi. Sebagai pelaku UMKM, pihaknya sangat mengharapkan produknya bisa tersertifikasi. Karena hal itu juga berpengaruh terhadap penjualan.
"Kita sudah berencana ingin mengurus sertifikasi produk, tapi karena masih terkendala biaya, makanya sampai saat ini belum bisa dilakukan. Tapi jika ada rencana dari Diskop ingin mngusulkan sertifikasi ke kementerian, itu luar biasa, tentu kami sangat terbantu," kata Farid saat ditemui terpisah.
Pelaku usaha produk makanan Cilok itu mengaku, usaha yang digelutinya sekitar 10 tahun itu sudah melebar dalam penjualannya ke wilayah Bogor, Sukabumi dan Bandung. "Kalau di Bandung pernah ada dari Dinas yang mengambil sampel, dan produk kita lolos uji kesehatan. Tapi jika kita sudah punya sertifikasi, pedagang kita akan lebih tenang dalam berjualan," tegasnya (Bisri Mustofa/A-147/pikiran rakyat online)
