Jakarta | Saat banyak pelaku usaha skala menengah dan besar yang kelimpungan, bisnis Yully Widianto masih bisa berkembang dalam kondisi ekonomi yang seret seperti sekarang. Lantaran sudah punya pelanggan tetap; ekspor ke Asia, Eropa, dan Timur Tengah masih berjalan dengan baik. Pesanan dari pembeli di dalam negeri juga tidak terlalu surut.
Yang bikin repot pemilik usaha lampu dekorasi Dhowo Art di Yogyakarta ini justru soal pendanaan. Pembeli paling banyak hanya memberikan uang muka 30% dari nilai pesanan. Padahal, tenaga kerja dan bahan baku yang nilainya lebih besar dari itu harus dibayar secara tunai di depan.
Dus, dana pinjaman pun menjadi pilihan pria 38 tahun ini. Tapi, bukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) komersial dari bank yang jadi tumpuannya sejak mendirikan usaha 2000 silam. Yully menjadi nasabah setia Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari berbagai perusahaan pelat merah.
Meski nilai pinjaman yang Yully dapat cuma Rp 20 juta hingga Rp 50 juta, bunganya superrendah. Sementara bunga KUR apalagi kredit UMKM komersial dari bank terlalu tinggi dan membebani usahanya. Sekalipun bunga KUR sudah dipangkas dari 22% menjadi 12% tahun ini. “Bunga PKBL cuma 0,5% per bulan,” katanya.
Pengalaman serupa juga dialami Rajib Naskrudin, pemilik RPG Tenun Sutra dan Batik Garut di Garut, serta Siti Solihah, produsen produk olahan kue dan roti merek Bagelen Ganyong di Bandung. Bedanya, kedua pelaku usaha kecil ini pernah memanfaatkan KUR pada 2013 lalu. Saat itu bunganya masih 22% per tahun.
Pemangkasan bunga KUR menjadi 12% dan rencananya jadi 9% mulai tahun depan, jelas disambut gembira. Sebab, tanpa pendanaan dengan bunga yang terjangkau, Rajib dan Siti kerap terpaksa mengerem perkembangan usahanya. “Kalau enggak butuh-butuh banget, pinjam ke bank malas karena sangat tertekan sebetulnya dengan bunga tinggi,” ujar Siti.
Tambah banyak
Untuk memperluas jangkauan KUR, pemerintah sudah menggunting bunga KUR dari 22% menjadi 12% tahun ini. Perinciannya adalah, pemerintah mensubsidi bunga 7% per tahun untuk kredit mikro, 3% per tahun untuk kredit ritel, dan 12% per tahun untuk kredit tenaga kerja Indonesia (TKI).
Namun, target penyaluran kredit sebesar Rp 30 triliun diyakini tidak bakalan tercapai. Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengakui, angka Rp 20 triliun lebih realistis ketimbang target Rp 30 triliun, mengingat KUR 2015 baru disalurkan mulai 18 Agustus. Per 8 Oktober lalu, jumlah peserta KUR mencapai 270.127 debitur, dengan penyaluran kredit Rp 4,39 triliun.
Bank Negara Indonesia (BNI), misalnya, menargetkan bisa menyalurkan KUR Rp 3 triliun sepanjang 2015. “Sampai saat ini baru tersalur Rp 463 miliar,” kata Sutanto, Direktur Bisnis Banking II BNI.
Pada 2016, dengan subsidi yang lebih besar, bunga KUR diharapkan bisa ditekan hingga 9%. Sementara nilai penyaluran dananya ditargetkan bisa mencapai Rp 100 triliun–Rp 120 triliun. Menurut Braman Setyo, Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, kalau rata-rata mendapat kredit Rp 25 juta, KUR tahun depan bisa menjangkau 4,8 juta pelaku usaha mikro dan kecil.
Tambah lagi, lewat paket kebijakan ekonomi pemerintah jilid IV, jangkauan KUR juga diperluas. Penerimanya meliputi UMKM, mantan TKI, serta TKI dan keluarganya. Sektor usahanya pun ditambah menjadi pertanian, perikanan, perdagangan, jasa penyediaan akomodasi dan makanan, transportasi, persewaan, serta jasa pendidikan.
Bank penyalur KUR juga lebih banyak, dari tiga bank (BRI, Bank Mandiri, dan BNI) menjadi tujuh bank. Tambahan dua bank berasal dari golongan bank pembangunan daerah (BPD), yakni Bank NTT dan Bank Kalbar. Dua lagi bank swasta: Bank Sinarmas dan Bank Maybank Indonesia. Ke depan, jumlah bank penyalur KUR bisa bertambah. “Bank Sinarmas dan Bank Maybank ditunjuk sebagai penyalur KUR untuk TKI,” ucap Bram.
Walau belum tahu berapa jatah tahun depan, Sutanto menyebutkan, BNI sudah menetapkan dua jalur distribusi KUR. Untuk usaha yang feasible dan bankable, KUR disalurkan langsung oleh BNI. Sedangkan bagi UMKM yang feasible namun belum bankable, digunakan pola pembiayaan konsep kemitraan dan plasma inti.
Program KUR yang lebih agresif ini seiring perlambatan penyaluran kredit UMKM komersial perbankan. Per Agustus 2015, total baki debet alias saldo pokok pinjaman UMKM sebesar Rp 710,098 miliar, cuma tumbuh 9,47%. Padahal, di periode yang sama tahun 2014 lalu, pertumbuhannya bisa mencapai 11,97%. Ini sejalan dengan total penyaluran kredit yang juga melambat.
Tapi, bunga kredit rendah bukan satu-satunya bantuan yang diharapkan pelaku UMKM. Para pengusaha yang dihubungi Tabloid KONTAN kompak menjawab, pemerintah hanya fokus pada bunga kredit. Bank penyalur kredit UMKM komersial pun cuma sibuk menyebar kredit berbunga tinggi.
Sementara yang tak kalah penting yakni keberlangsungan usaha seringkali dilupakan. “Rata-rata untuk kredit UMKM komersial dan KUR, kami cuma pinjam saja. Jadi, enggak ada pendampingan dari pemberi kredit,” ungkap Yully.
Padahal, tanpa pendampingan, usaha mikro dan kecil rata-rata sulit berkembang. Pengembangan desain produk, ketersediaan tenaga kerja, dan harga bahan baku yang terjangkau masih menjadi kendala utama bagi sebagian besar pelaku UMKM. “Kalau cuma dikasih duit doang tanpa pembinaan, ya, percuma,” kata Rajib.
Braman Setyo membenarkan, tanpa pendampingan, usaha mikro dan kecil umumnya berujung pada kegagalan. Makanya, pemerintah sudah mendirikan
42 Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) khusus UMKM di seluruh Indonesia. Tahun depan, akan ada tambahan delapan PLUT lagi. Tapi, pemerintah pusat sebatas mendirikan bangunan PLUT dan menyediakan konsultan pendamping. Sementara pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda) masing-masing.
Jadi, kalau tak mau kreditnya macet, ya, didampingi, dong!
(Sumber: Laporan Utama Mingguan Kontan No. 05-XIX, 2015, Kontan.co.id )
