Jakarta | Pembiayaan pada sektor kelautan dan perikanan yang dianggap masih kurang, diharapkan semakin diperkuat serta dioptimalkan sehingga bisa menjadi tambahan pemasukan negara.
"Sesungguhnya sektor ini adalah potensi yang besar, sehingga perlu dioptimalkan sehingga bisa menjadi alternatif ekspor negara sayangnya pembiayaan pada sektor ini masih sedikit," kata Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo selepas acara FGD program Jangkau, Sinergi, Guideline (Jaring) di Jakarta, Selasa.
Menurut data catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lanjutnya, kredit terhadap sektor kelautan secara keseluruhan hanya 2,38 persen atau senilai Rp85 triliun dari total penyaluran pembiayaan Rp3.600 triliun pada 2014.
Kecilnya kredit pada sektor kelautan tersebut, tambahnya, karena meskipun potensinya tinggi tapi risikonya juga tinggi, namun dia menilai keuntungan yang bisa dihasilkan juga tinggi, karenanya harus dicari cara agar risikonya bisa diminimalisir.
"Sektor ini "returnnya" tinggi, namun juga risikonya tinggi, itu yang buat kreditnya rendah, karenanya dibutuhkan asuransi sehingga bisa memproteksi risiko itu. Karena sektor ini jika dioptimalkan juga mengurangi kemiskinan karena menciptakan lapangan kerja," kata dia.
Di lokasi yang sama, Direktur Penjaminan Bank Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Bakti Prasetyo mengakui perbankan masih agak susah untuk memberikan kredit pada sektor kelautan, khususnya nelayan karena resiko rugi yang tinggi, akan tetapi dengan program Jaring OJK, para nelayan bisa mendapatkan kredit meskipun tidak bankable, tetapi usaha perikanannya layak feasible.
"Namun kalau mereka "unbankable", langsung ke bank belum tentu dikasih jika tidak lewat lembaga penjamin, namun tetap usahanya harus dianggap feasible agar tidak ada kredit macet," katanya.
Jamkrindo sendiri, kata Bakti, akan menutup sekitar 70 persen kredit macet dari debitur karena alasan tertentu, kecuali kapal tenggelam, gudang dan pabrik es yang terbakar karena sudah dicover oleh asuransi.
"Kita hanya mengcover kreditnya saja dengan kapasitas 70 persen sehingga bank memiliki risiko 30 persen," kata dia.
Terkait dengan potensi sektor kelautan, Direktur Pengawasan Bank OJK Slamet Edy Purnomo mengatakan sektor ini memiliki pertumbuhan 12 persen, dengan potensi kredit dalam sektor industri pengelolaan dan jasa senilai Rp20,2 triliun, pengolahan produksi Rp5,7 triliun, pemasaran Rp6,1 triliun, budidaya tangkap Rp4,6 triliun, budidaya Rp3,3 triliun, dan industri hulu Rp778 miliar.
Program Jaring OJK ini, katanya, akan memberikan peningkatan akses pembiayaan ke sektor kelautan dan perikanan, sehingga berperan dalam memperbaiki tingkat kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha mikro dan kecil dengan meningkatkan pendapatan per kapita, maupun menambah jumlah lapangan kerja serta meningkatkan pertumbuhan nasional.
"Program Jaring bertujuan menjawab kebutuhan "stakeholders" (pemangku kepentingan) terhadap informasi tentang database Kelautan dan Perikanan, skema pembiayaan, pemetaan risiko bisnis dan dukungan regulasi dari otoritas terkait," ujar Slamet.
Terkait dengan realisasi kreedit hingga bulan September 2015 yang mencapai Rp4,41 triliun rupiah atau hampir 82 persen, dari target yang dicapai sampai akhir tahun sebesar Rp5,37 triliun, Slamet mengatakan ini sudah sangat besar dan dirinya meyakini target akan terpenuhi pada akhir tahun 2015 ini.
"Lebih dari Rp4 triliun, saya pikir ini sudah sangat besar. Target saya yakin tercapai bahkan bisa lebih karena ada penambahan bank partner baru dalam program," tuturnya.
Dalam pembiayaan pada sektor kelautan dan perikanan tersebut delapan bank yang menjadi penyalur kredit yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Danamon Indonesia, BTPN, Bank Permata, Bank Bukopin, dan BPD Sulselbar. Serta lima bank partner baru yaitu Bank Central Asia (BCA), Maybank Indonesia, CIMB Niaga, Bank Sinarmas dan BPD Jawa Timur. (sumber: Antara Riau)
