JAKARTA Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sejauh ini masih memiliki beragam kendala. Kementerian Negara BUMN membeberkan berbagai macam kendala dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR-RI hari ini. Deputi Kementerian BUMN Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan Parikesit Suprapto menuturkan, masih banyak bank yang belum memiliki jaringan yang mendukung untuk penyaluran KUR.
Bila melihat profil enam bank penyalur KUR, yang memiliki jaringan paling luas adalah BRI. Tak heran jika bank yang lekat dengan imej bank wong ndeso tersebut mencatatkan penyaluran KUR paling besar yakni mencapai Rp 12, 84 triliun. Adapun bank lainnya, jaringannya masih belum sebanyak BRI.
Kendala kedua adalah terkait kian melejitnya rasio kredit bermasalah alias non performing loan (NPL) KUR. Per Desember 2009 NPL KUR adalah sebesar 4,92%. Parikesit menuturkan, besarnya NPL ini tidak sebanding dengan fee alias imbal hasil untuk perusahaan penjamin yang saat ini dibanderol sebesar 1,5%. "Besar fee dan tingkat NPL ada defisit alias rugi margin bagi perusahaan penjamin. Kondisi ini bisa mengganggu kelanjutan program KUR bila tidak diberi tambahan dana dari APBN yang khusus untuk menutup kerugian perusahaan penjamin tersebut," jelasnya.
Siasatnya, ungkap Parikesit, bisa ditempuh beberapa hal. Pertama, bisa dengan menekan tingkat NPL KUR. "Bisa juga pemerintah menaikkan nilai fee-nya," katanya. Cara lain misalnya, pemerintah menyuntikkan modal tambahan ke perusahaan penjamin. KUR saat ini dijamin oleh dua perusahaan penjamin yakni PT Asuransi Kredit Indonesia dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo).
Sekadar mengingatkan, saat meluncurkan program KUR tahun 2007, pemerintah menyuntikkan modal kepada dua perusahaan tersebut senilai Rp 1,45 triliun. Lalu, Desember 2009 lalu pemerintah menyuntikkan modal lagi sebesar Rp 500 miliar. Dus, total modal perusahaan penjamin untuk KUR adalah sebesar Rp 1,95 triliun.
sumber : http://www.kontan.co.id
