Jakarta | Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) menyatakan penyertaan modal negara (PMN) akan digunakan sepenuhnya untuk kemajuan UMKM dan kesehatan angka gearing ratio perusahaan. Sejauh ini PMN yang diusulkan oleh Kementerian BUMN dan diajukan ke anggota legislatif masih ditunda dulu untuk sementara waktu oleh DPR RI.
Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Perum Jamkrindo, Diding S. Anwar dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Senayan Kamis (26/11/205). “Kami akan gunakan PMN untuk kesehatan dari gearing ratio sehingga kami mampu untuk lebih baik lagi menjaminkan kredit kepada UMKM sebagai amanah pemerintah dan core business utama kami,” jelas Diding S. Anwar.
Penjelasan tersebut sebagai tanggapan atas pertanyaan anggota dewan yang mengatakan bahwa laba Perum Jamkrindo (sebelum pajak), mampu mencapai ratusan miliar. Dengan laba yang cukup baik tersebut, Komisi VI mempertanyakan apa urgensi persetujuan pemberian PMN dari DPR RI untuk BUMN bidang penjaminan ini.
Dikutip dari wawancara media, Direktur Perum Jamkrindo Bakti Prasetyo, berujar dengan adanya PMN 2016 sebesar Rp500 miliar maka asumsinya modal Jamkrindo bisa mencapai sekitar Rp10,5 triliun. Artinya rasio yang bisa ditanggung Jamkrindo bisa mencapai Rp50 triliun. Dengan peningkatan modal yang tinggi itu membuat bisnis yang dijangkau Jamkrindo menjadi kian luas.
"Kalau bicara tugas utama kami menjamin UMKM yang jumlahnya 58 juta usaha memang masih jauh dari memadai modal kami," katanya.
Sebelumnya Kementerian Keuangan akan memberikan PMN bagi Jamkrindo sebesar Rp500 miliar. Alasan pemerintah memberikan PMN kepada dua perusahaan tersebut untuk melakukan pemerataan kredit usaha rakyat (KUR) di seluruh Indonesia.
Pekan lalu Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meyakini, dengan ditundanya pagu penyertaan modal negara (PMN) dalam APBN 2016 tidak akan mengurangi peran BUMN untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah menilai, PMN tambahan modal dan bukan belanja sehingga tidak akan mengurangi ekspansi bisnis BUMN. Solusi sementara yang disarankan kepada BUMN adalah meminjam ke perbankan.
Dalam kesempatan tersebut, Dirut Perum Jamkrindo juga mengatakan sebagian program kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), atau yang biasa dikenal dengan CSR dari perusahaan juga disalurkan ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Di antaranya untuk program lingkungan, sosial dan pendidikan. Di antaranya seperti penanaman mangrove di Aceh, bedah rumah veteran, pemberian fasilitas kepada sekolah-sekolah dan pelatihan kemaritiman. (* tim)
