SEMARANG | Penyaluran kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air terbilang masih minim. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per April 2016, pelaku UMKM Indonesia hanya mendapatkan penyaluran kredit 18,12% atau sebesar Rp 745 triliun dari total kredit.
Pernyataan itu disampaikan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti S Soetiono pada acara peneguhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, akhir pekan lalu.
Menurut Kusuma, penyebab rendahnya penyaluran kredit bagi UMKM di Tanah Air, karena tingkat literasi dan inklusi keuangan pelaku UMKM lebih rendah dari rata-rata literasi dan inklusi keuangan masyarakat secara nasional. “Tingkat literasi dan inklusi keuangan pelaku UMKM hanya 15,7% dan 53,3%. Persentase tersebut masih di bawah tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat secara nasional sebesar 21,8% dan 59,7%,” terang dia.
Kusuma membeberkan, di Jateng, UMKM hanya dapat penyaluran kredit sebesar Rp 81,5 triliun, merupakan terendah se-Jawa, dibandingkan UMKM di Jawa Barat mendapat penyaluran kredit Rp 92 triliun, dan Jawa Timur Rp 99 triliun. Menurut dia, hal itu merupakan titik pangkal untuk menggerakkan TPAKD agar akses keuangan atau inklusi bagi masyarakat pelaku ekonomi, khususnya UMKM, melaju pesat.
Kusuma menjelaskan, TPAKD merupakan forum koordinasi antarinstansi dan stakeholders terkait, untuk meningkatkan percepatan akses keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. ”TPAKD Jateng telah menyiapkan serangkaian program kerja.
Seperti fasilitasi pembiayaan LJK (Lembaga Jasa Keuangan-Red) ke sektor UMKM/usaha rintisan, asistensi UMKM masuk bursa, peningkatan jumlah agen Laku Pandai (layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif-Red) di daerah, dan implementasi gerakan budaya menabung bagi pelajar,” katanya.
Pendampingan Ditingkatkan
Sementara itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menegaskan, pendampingan bagi pelaku UMKM di kabupaten/kota harus ditingkatkan. Ganjar meminta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jateng, Gayatri Indah Cahyani segera mendata jumlah UMKM di 35 kabupaten/ kota untuk mempercepat klasterisasi.
Melalui pendampingan, pelaku UMKM diajak untuk berani mengembangkan usahanya dengan cara mengajukan kredit ke perbankan, baik bank daerah ataupun BPR/BKK. “UMKM kabupaten/kota kita bimbing. Kita harus jemput bola.
Panggil mereka, ada berapa, tanya kesulitannya apa, agak sedikit dipaksa utang. Pengertian ‘dipaksa’ adalah kadang-kadang mereka mengerti sampai di situ saja, tapi mereka bisa kita dorong. Kalau kamu bisa tingkatkan sedikit (modal-Red), pendapatanmu makin banyak,” jelas Ketua Pengarah TPAKD Jateng itu.
Ganjar mencontohkan, dirinya sempat berdialog dengan pedagang daging ayam di Pasar Johar saat mereka menyambangi Kantor Gubernur beberapa hari lalu. Mereka bercerita, untuk berjualan sehari-hari mereka memerlukan modal sekitar Rp 800 ribu- Rp 1 juta. Apabila seluruh dagangannya laku terjual, mereka memperoleh laba sekitar Rp 50 ribu-Rp 100 ribu.
“Menurut saya itu luar biasa. Duit segitu cukup untuk hidup mandiri. Saya tanya, kalau Anda mendapatkan modal Rp 1 juta lagi, apakah Anda mampu menghabiskan seluruh kulakan daging ayam. Dia bilang, sanggup dan berani. Tapi, saya utang ke mana. Lalu saya sampaikan, sebentar lagi bank-bank saya hadirkan di pasar itu. Apakah dari Bank Jateng atau BPR-BKK silakan segera masuk, sehingga literasi mereka menjadi paham dan inklusi naik,” urainya.
Ganjar menambahkan, start up business atau usaha rintisan yang banyak dilakukan oleh ibuibu PKK pun patut diberdayakan. Ganjar menilai, kecermatan para ibu dalam mengelola keuangan keluarga sehari-hari merupakan nilai plus untuk pengajuan kredit guna pengembangan usaha mereka. (Sumber : www.suaramerdeka.com)
