Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 7% dalam lima tahun. Nyatanya, krisis global membuat target itu meleset. Pada kuartal pertama 2016, ekonomi hanya tumbuh 4,92%. Pencapaian yang sangat jauh dari harapan.
Pemerintah tidak tinggal diam dengan memfokuskan untuk mendorong ekonomi riil yang digerakkan masyarakat kelas menengah ke bawah. Tujuannya agar jumlah pengangguran tidak meningkat dan lapangan kerja tetap tersedia.
Saat menghadiri groundbreaking PLTU Lontar 315 MW Unit 4 Jokowi mengatakan, infrastruktur untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), arus ditingkatkan. Ketersediaan listrik menjadi sangat vital untuk membangkitkan roda perekonomian pada kegiatan usaha UMKM, selain tentunya pendampingan dan permodalan usaha.
“Kami ingin khususnya di desa-desa, UMKM juga bisa bangkit,” ujar Presiden di Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (10/6/2016).
Di pihak lain Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Soetrisno Bachir mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa saat ini kesenjangan dunia usaha masih terjadi. Dimana, daya saing pengusaha UMKM jauh tertinggal dari pengusaha besar.
Dia berharap, keinginan pemerintah untuk meningkatkan daya saing UMKM tidak hanya sekadar retorika dan teori. “Bagaimana sekarang dorong UMKM tidak hanya teori saja,” katanya.
Politisi PAN ini juga menyinggung tingginya suku bunga perbankan di Indonesia. Meskipun suku bunga telah diturunkan hingga single digit, namun besarannya masih paling mahal di ASEAN.
“Bagaimana (suku bunga) bisa turun tapi tanpa intervensi pemerintah. Kita akan berikan saran kepada Presiden. Sekarang sudah single digit tapi sebetulnya masih bisa turun lagi. Ada potensi. Malaysia bisa Singapura bisa. Semua murah kita masih tinggi,” tandas Soetrisno.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Puspayoga mengatakan, langkah pemerintah menghadapi krisis salah satunya dengan berusaha memperkuat sektor UMKM. Terkait bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), tahun 2016 ini pemerintah memasang bunga 9%. Hal ini jauh turun dari tahun sebelumnya yang mencapai bunga 22% menjadi 12% dan kini 9%. “Pada 2017 kami ingin bunga KUR turun lagi menjadi 6%,” ujar Puspayoga.
Hal itu dilakukan karena UMKM sudah terbukti bisa bertahan dari terpaan krisis pada 1998, 2008, dan 2013. Bahkan, keberadaan UMKM akan digarap serius menjadi tulang punggung untuk menggerakkan perekonomian bangsa ini.
Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, jumlah UMKM di Indonesia pada 2014 sekitar 56,2 juta unit. Angka itu diperkirakan naik menjadi 57,9 juta unit pada tahun ini. Kontribusi UMKM memberikan sumbangsih besar dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2015, keseluruhan angkatan kerja Indonesia 128 juta orang. Adapun sebanyak 97% tenaga kerja bergerak di bidang UMKM. Dengan kata lain, sekitar 124 juta orang diserap sektor UMKM.
Tidak heran, peran UMKM dalam menggerakkan sektor ekonomi negeri ini harus diakui perannya sangat signifikan. Menggeliatnya UMKM ikut membantu pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja. Hal itu diperkuat dengan data Kementerian Perdagangan yang menyatakan, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia diperkirakan 59%. Adapun PDB pada 2015 sebanyak Rp11.540 triliun.
Menurut Puspayoga, dengan membesarkan UMKM, itu sama saja dengan menggiatkan ekonomi kerakyatan. Jika perputaran ekonomi di kalangan bawah terjadi, tentu omzet pelaku UMKM dapat meningkat. Dengan bertambahnya produksi, hal itu diikuti dengan penyerapan tenaga kerja. Otomatis tingkat kemiskinan dapat berkurang. Sehingga pendapatan masyarakat terdorong naik yang diikuti kesejahteraan. Dampaknya, pemerataan ekonomi tercipta hingga membuat gini rasio di angka 0,41 dapat diturunkan.
Komitmen Jamkrindo
Presiden Jokowi belum lama ini mengatakan, UMKM mampu menopang perekonomian nasional dan sudah teruji memiliki daya tahan tinggi dalam menghadapi krisis global. Di saat banyak perusahaan berskala besar limbung menghadapi krisis akibat kredit macet, kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin meningkat. Karena itu, komitmen Presiden Jokowi yang ingin meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dengan memperkuat UMKM sebagaimana tercantum dalam Nawa Cita patut ditagih.
Salah satu perusahaan yang selama ini berkomitmen mendukung perkembangan UMKM di Tanah Air adalah Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Perusahaan yang akan berulang tahun ke-46 pada 1 Juli 2016, ini memiliki jasa tidak sedikit dalam memajukan UMKM. Kiprah Jamkrindo dalam memperkuat keuangan UMKM, semakin dibuktikan dengan diraihnya penghargaan khusus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk penjaminan kredit dalam pemberdayaan UMKM, belum lama ini.
Dirut Perum Jamkrindo Diding S. Anwar menegaskan, perusahaannya selalu siap berkontribusi dengan menyerap risiko pembiayaan yang dikucurkan perbankan dan nonperbankan kepada UMKM dengan memberikan penjaminan kredit. Jamkrindo, kata dia, berupaya tumbuh secara agresif dengan meningkatkan daya saing menuju perusahaan penjaminan terdepan yang mendukung perkembangan perekonomian nasional. Caranya tentu dengan membantu pelaku UMKM bisa mengakses permodalan kepada lembaga keuangan.
Untuk meneguhkan misi perusahaan membesarkan UMKM, Jamkrindo mengusung target dapat menyalurkan pinjaman Rp115 triliun sepanjang tahun ini. Sebagai salah satu perusahaan BUMN, Jamkrindo sudah memiliki sembilan kantor wilayah dan 60 kantor cabang untuk mendukung target itu terpenuhi.
Melihat realisasi hingga pertengahan April mencapai Rp38 triliun, sangat mungkin pencapaian perusahaan dapat terwujud. Target yang dicanangkan Jamkrindo pada 2016, memang terbilang sangat tinggi. Hal itu kalau mengacu realisasi jaminan kredit yang disalurkan mencapai Rp69 triliun pada tahun lalu, dan sebesar Rp40 triliun pada 2014. Hanya saja, melihat kemampuan jaminan perusahaan mencapai Rp500 triliun, tentu angka Rp115 masih dalam tataran ideal.
Melipatgandakan UMKM
Direktur Operasional dan Jaringan Perum Jamkrindo Sophia Alizsa, belum lama ini menyatakan, penyaluran kredit untuk UMKM masih jauh dari kata optimal. Mengacu rasio penyaluran kredit UMKM, ternyata Jamkrindo hanya mengalokasikan 18,7 % dari total kredit. Tentu saja kinerja Jamkrindo wajib ditingkatkan demi kebaikan perusahaan maupun pelaku UMKM.
Menurut Sophia, usaha mikro di Indonesia mencapai 57,89 juta unit atau sekitar 99 % dari jumlah total usaha di Indonesia dengan serapan tenaga kerja mencapai 88,90 %. Kontribusi PDB sektor ini, mencapai 60,34 % atau sekitar Rp 5.544 triliun. Hanya saja, mereka masih memiliki kendala dalam mengembangkan usahanya.
Hal itu terjadi karena pegiat UMKM tidak bisa bebas mengakses sumber pembiayaan. Pemilik UMKM tentu tidak bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman ke bank dikarenakan alasan legal formal. Adapun kalau mereka terus beroperasi tanpa pinjaman, besar kemungkinan usaha yang digeluti akan berkembang secara lamban atau malah bisa stagnan. Adanya hambatan aturan yang mengatur penjaminan bagi UMKM membuat mereka terbentur aturan untuk mendapat pinjaman guna mengembangkan bisnis yang dirintis.
Dengan hanya 1,5% dari total penduduk Indonesia yang menggeluti dunia usaha, angka itu tertinggal jauh dari negara tetangga. Adapun Singapura sekitar 7%, penduduknya menjadi wirausaha. Pun dengan Malaysia sekitar 5%, Thailand 4,5%, dan Vietnam 3,3%, Indonesia masih tertinggal jauh. Padahal, dengan memperbanyak atau menciptakan pengusaha baru, ekonomi Indonesia dapat dengan mudah ditingkatkan.
Cara paling mudah tentu dengan melipatgandakan pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas usahanya agar semakin maju dan berkualitas. Dengan semakin banyaknya UMKM lahir dan tumbuh di negeri ini, otomatis kapitalisasi mereka semakin besar dan perekonomian negara juga ikut terangkat. Apalagi, pelaku UMKM juga tidak menggantungkan hidup dari pemerintah melalui gaji bulanan. Yang ada, mereka ikut membantu mengatasi ketersediaan lapangan kerja dan ikut menggerakkan industri dalam skala kecil, namun dalam jumlah banyak.
Di sinilah kita menanti Jamkrindo untuk dapat melipatgandakan pinjaman yang disalurkan kepada pelaku UMKM agar usaha rintisan dapat berkembang dan memperbaiki produknya untuk menghadapi persaingan semakin ketat. Terlebih dengan berlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), tentu pelaku UMKM harus semakin terdidik dan melek teknologi agar sanggup menembus ketatnya persaingan dengan modal terbatas.
(berbagai sumber)
