Bank Indonesia memperkirakan inflasi tahunan bulan Desember akan tetap berada di 18 persen, dengan tekanan inflasi yang tersisa dari kenaikan harga bahan bakar baru-baru ini serta peningkatan belanja publik selama masa libur lebaran yang diperkirakan akan mereda dalam bulan tersebut.
“Saya memperkirakan inflasi tahunan bulan ini (Desember) akan berada di sekitar 18 persen,” ujar Gubernur Burhanuddin Abdullah pada hari Selasa usai rapat dengan Komisi XI DPR mengenai urusan keuangan.
Burhanuddin enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Namun, wakilnya, Aslim Tadjuddin, mengatakan bahwa pertumbuhan harga konsumen secara bulanan mungkin akan melambat pada bulan Desember, dibandingkan dengan 1,3 persen pada bulan November.
“Dampak kenaikan harga bahan bakar baru-baru ini dan peningkatan konsumsi publik selama libur Idul Fitri telah tercermin pada bulan November. Saya perkirakan faktor-faktor tersebut tidak akan lagi mempengaruhi angka inflasi Desember,” ujar Aslim.
Tingkat inflasi tahunan melonjak ke level tertinggi dalam enam tahun pada bulan November, mencapai 18,4 persen, terutama sebagai akibat dari dampak berkepanjangan dari keputusan pemerintah untuk lebih dari menggandakan harga eceran bahan bakar pada 1 Oktober, serta tingginya belanja konsumen terkait perayaan Idul Fitri.
Untuk tahun depan, Aslim optimis bahwa inflasi sepanjang tahun akan turun menjadi “8 persen plus-minus 1 poin persentase.”
Bank sentral juga menyoroti optimisme terhadap rupiah, yang diperkirakan akan tetap stabil antara Rp 9.700 hingga Rp 9.800 per dolar AS dalam waktu dekat, terutama disebabkan oleh menurunnya permintaan dolar dari perusahaan minyak dan gas milik negara, PT Pertamina.
“Cadangan devisa kita diperkirakan akan berada di level US$34 miliar pada akhir tahun karena permintaan dolar dari Pertamina untuk impor bahan bakar telah menurun secara signifikan. Perusahaan tersebut biasanya membutuhkan antara $1,5 miliar hingga $2 miliar untuk pembelian bulanan,” kata Aslim.
Meski demikian, bank sentral memperingatkan bahwa fluktuasi mata uang kemungkinan akan terjadi, mungkin selama kuartal pertama tahun depan. Hal ini terutama disebabkan oleh kebijakan moneter ketat yang diterapkan oleh Federal Reserve AS, yang berpotensi menarik investor ke aset yang didenominasikan dalam dolar, di tengah lambatnya aliran investasi asing ke sektor riil negara.
