Presiden Joko Widodo mengingatkan soal rencana pembentukan holding BUMN. Terhadap proses tersebut, Kepala Negara menginginkan agar pembentukan holding BUMN dapat secara cepat diselesaikan. Namun, kecepatan tersebut tetaplah harus diiringi dengan kehati-hatian.
Hal itu disampaikan Presiden di hadapan ratusan petinggi BUMN dalam acara pembukaan Executive Leadership Program (ELP) bagi Direksi BUMN di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 25 Januari 2017.
"Saya garis bawahi, hati-hati kalkulasinya. Cepat, tapi kalkulasinya yang matang. Jangan asal gabung, jangan asal besar. Arahnya dan tujuannya baik, tetapi prosesnya harus betul-betul hati-hati. Karena ke depan harus dikalkulasi betul mengenai manajemennya seperti apa, supervisinya seperti apa, tata kelolanya seperti apa, efisiensinya seperti apa. Betul-betul harus dihitung," jelasnya.
Presiden juga menginstruksikan agar masyarakat dapat berperan dalam proses pembentukan holding BUMN tersebut. Beliau meminta transparansi proses agar seluruh pihak dapat memberikan masukan demi kebaikan BUMN ke depannya.
"Jadi libatkan banyak institusi, terbuka, sehingga semua orang bisa memberikan masukan yang baik untuk perbaikan BUMN kita. Saya optimis sekali kita akan menjadi baik," yakinnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara memberikan gambarannya terkait dengan sejumlah peluang bisnis yang masih belum dijajaki oleh BUMN di Indonesia. Menurutnya, masih banyak sekali peluang-peluang yang sebelumnya tidak terpikirkan untuk diambil.
"Contohnya BPO (business process outsourcing), tidak pernah dilirik, tidak ada yang lihat. Tapi di Filipina, yang saya baca, itu per tahun bisa mencapai turn over-nya USD 25 miliar. Dan yang bisa diangkut ke sana ada 130 ribu tenaga kerja anak-anak muda. Ini bisnis jasa," ungkapnya.
Peluang-peluang baru serupa itu ditekankan oleh Presiden agar betul-betul dilihat dan dikejar. Tentunya, peluang-peluang tersebut membutuhkan bantuan dan dukungan dari para BUMN untuk dapat lebih berkembang.
"Hal-hal seperti itu yang harus mulai kita lakukan, jangan berkutat pada bisnis-bisnis konvensional yang berpuluh tahun kita geluti. Padahal ada bisnis baru yang menjanjikan yang saya kira butuh perintisan. BUMN saya kira memiliki peluang untuk masuk ke sana," terang Kepala Negara.
Namun, Presiden Joko Widodo berpesan agar dalam menjalankan bisnisnya, BUMN lebih berpihak pada orientasi pengembangan usaha-usaha kecil dan menengah. Sebab, kesenjangan antara kaya dan miskin masihlah lebar. Pemerintah pun berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan tersebut.
"Sekali lagi, ini adalah keberpihakan. Saya ingin mengingatkan, jangan lupa," ucapnya.
Mengakhiri arahannya, Kepala Negara menyinggung soal potensi tindak pidana di kalangan petinggi BUMN. Dengan tegas Presiden mewanti-wanti jajarannya agar berhati-hati dalam menjalankan pekerjaannya. Tentunya Kepala Negara berharap agar di masa yang akan datang tidak terdengar lagi kasus pidana yang melibatkan kalangan petinggi BUMN.
"Kenapa saya mengingatkan ini? Karena saya mencintai saudara-saudara semua, jangan sampai kena. Saya ingin BUMN kita ini bisa melompat dan saya lihat ada kesempatan dan peluang untuk itu," tutupnya.
Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (*)
Jakarta, 25 Januari 2017
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Negara
